EFILING

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau pun badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undangan perpajakan. Artikel sebelumnya telah dibahas mengenai subjek dan objek pajak, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Saat Pembuatan Faktur Pajak

Dalam penyerahan barang/jasa kena pajak (BKP/JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), PKP wajib membuat Faktur pajak  sebagai bukti pemungutan Pajak (PPN/PPnBM). Untuk memberikan kepastian hukum mengenai saat PPN terutang, sangatlah penting penentuan kapan Faktur pajak harus dibuat oleh PKP penjual BKP/JKP. Pada prinsipnya Faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP atau saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan atau saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, namun dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan Faktur pajak tidak sama dengan saat tersebut, Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengatur saat lain sabagai saat pembuatan Faktur Pajak.

Pajak Penghasilan atas deviden yang diperoleh WP OP DN

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2009 dan peraturan menkeu no. 111/PMK.03/2010 mengatur mekanisme pemotonang pajak penghasilan atas deviden yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WP OP DN). Deviden dalam peraturan ini menyangkut pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dan deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.

Penghapusan Sangsi Administrasi Pengusaha UKM

Angin segar tampaknya didapat oleh pengusaha usaha kecil dan menengah, hal ini dikarenakan adanya penghapusan sangsi administrasi bagi jenis usaha yang diatur oleh PP 46 Tahun 2013. Penghapusan sangsi tersebut adalah penghapusan sangsi administrasi pasal 9 ayat 2a UU KUP yaitu sangsi terlambat setor berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

PPh Final bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Brutto Tertentu

Wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha dengan peredaran brutto ( omzet ) dalam satu tahun pajak tidak melebihi Rp 4,8 miliyar sesuai PP no. 46 tahun 2013 jo. PMK 107/PMK.011/2013 dikenakan pajak sebesar 1 % bersifat final dari dasar pengenaan pajak (DPP). Dasar pengenaan pajak tersebut adalah jumlah peredaran brutto setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan usaha (cabang).

Jumlah omzet kurang dari Rp 4,8 miliar tersebut ditentukan berdasarkan:

1. Peredaran brutto tahun pajak sebelumnya, jika tahun pajak sebelumnya tidak 12 bulan maka peredaran brutto tahun pajak sebelumnya tersebut di setahunkan.
2. Peredaran usaha seluruhnya termasuk peredaran usaha cabang.
3. Jika wajib pajak baru maka jumlah tersebut berdasarkan omzet bulan pertama yang disetahunkan ( x 12).

Tambah Jatah Faktur Pajak Pada e-SPT PPN 1111

Kali ini saya ingin sharing bagai mana cara menginput jatah faktur pajak pada e-SPT PPN 1111. Rekan-rekan mungkin pernah mengalami pada saat input data Faktur pajak dengan cara input manual atau dengan cara impor data dari file *.csv lalu muncul pesan error: "Nomor Seri Faktur tidak sesuai dengan jatah". Nah, kemungkin Rekan-rekan meng-'input' Faktur Pajak Keluaran ke Daftar Faktur Pajak Keluaran tidak sesuai dengan jatah faktur pajak pada menu Referensi Jatah Faktur Pajak dalam e-SPT PPN 1111, atau bahkan menu Referensi Jatah Faktu Pajak tadi tidak di input sama sekali.

PPh Pasal 21 atas Penghasilan tidak Teratur berupa THR

Pemberian tunjangan hari raya (THR) oleh pemberi kerja kepada pekerjanya sudah merupakan tradisi di Indonesia selain itu memang sudah dijadikan suatu keharusan oleh pemerintah yang ketentuan pemberiannya diatur dalam Peraturan Mentri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Besaran THR dalam peraturan tersebut ditentukan sebesar 1 bulan upah bagi kecuali bagi pekerja yang masa karjanya selama 3 sampai dengan 12 bulan secara terus menerus besaran upah diberikan secara proposional dengan perhitungan;

jumlah bulan masa kerja x 1 bulan upah

             12

THR tersebut diberikan sekali dalam setahun, yang dimaksud dengan upah 1 bulan dalam peraturan ini adalah upah pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan tetap.

Membuat e-SPT Multi Database dengan ODBC

Bagi pengguna aplikasi e-spt tentu tidak awam dalam membuat beberapa npwp (multi npwp) dalam satu aplikasi e-spt dengan cara membuat beberapa database (*.mdb) kemudian mengkoneksikan database-database tersebut menggunakan Open Database Connectivity (ODBC). ODBC seperti dikutip dari wikipedia.org adalah adalah sebuah standar terbuka untuk konektivitas antar mesin basis data. Pengguna aplikasi e-spt (saat ini selain e-spt PPN 1111) dapat mengkoneksikan beberapa database dengan cara mengkomfigurasi ODBC dengan menggunakan utilitas ODBC yang terdapat pada control panel. 

Bagi pengguna aplikasi e-spt yang mungkin sudah lupa dengan cara membuat database e-spt multi npwp berikut adalah langkah-langkah yang bisa saya sharing.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) digunakan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sedangkan untuk mengetahui PPN dan/atau PPn BM yang terutang DPP tersebut dikalikan dengan tarif. Saat ini tarif ppn 10%, untuk ekspor BKP (termasuk ekspor BKP yang tergolong mewah), JKP dan BKP tak berwujud tarifnya 0%, sedangkan tarif PPnBM ditetapkan 10% s/d 100% (pengenaanya diatur oleh menteri keuangan).

Berdasarkan UU PPN pasal 8A Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terdiri dari;

1. Harga Jual
2. Penggantian
3. Nilai Impor
4. nilai ekspor
5. Nilai lain yang diatur oleh Menteri Keuangan

Pajak Penjualan Barang Mewah

Barang Kena Pajak (BKP) dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat pula dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). PPn BM ini hanya dikenakan hanya 1 (satu) kali terhadap Barang Kena Pajak di tingkat pabrikan atau impor yang tergolong mewah .

Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sendiri merupakan Barang Kena Pajak yang diatur dalam peraturan perpajakan merupakan barang yang dikategorikan mewah dan dibagi 2 (dua) kategori yaitu kategori kendaraan bermotor dan kategori selain kendaraan bermotor.

Tata cara pengantian Faktur Pajak

Tata cara penggantian Faktur Pajak mengalami perubahan sejak diberlakukannya PER-24/PJ/2012 dimana faktur pajak pengganti tetap menggunakan nomor seri faktur pajak yang sama dengan nomor seri faktur pajak yang diganti sedang tanggal faktur pajak pengganti diisi dengan tanggal pada saat faktur pajak pengganti dibuat. Seperti sudah kita ketahui bahwa nomor seri faktur pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh KPP dimana PKP terdaftar. 

Pada faktur pajak pengganti dibubuhkan cap yang mencantumkan kode dan  nomor seri faktur pajak serta tanggal faktur pajak yang diganti.

Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak

Setelah diterbitkannya PER-24/PJ/2012 maka Penomoran seri Faktur Pajak tidak lagi ditentukan oleh PKP akan tetapi KPP lah yang mengaturnya. KPP menerbitkan surat pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak ke PKP yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. telah memiliki Kode Aktivasi dan Password; dan
2. telah melaporkan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan ke KPP.

Berikut tata cara permintaan nomor seri Faktur Pajak oleh PKP sesuai SE-52/PJ/2012:

Faktur Pajak: Permohonan kode aktivasi dan password

Setelah diterbitkannya PER-24/PJ/2012 maka Penomoran seri Faktur Pajak tidak lagi ditentukan oleh PKP akan tetapi KPP lah yang mengaturnya. Dengan permohonan PKP, KPP bertanggung jawab memberikan nomor seri Faktur Pajak kepada PKP. Karena Pemberian nomor seri Faktur Pajak dilakukan secara sistem oleh KPP maka PKP pelu mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password secara tertulis ke KPP tempat PKP terdaftar.

Penerbitkan kode aktivasi dan password dilakukan apabila PKP telah memenuhi persyaratan pasal 8 ayat 3 PER-24/PJ/20012, yaitu;

1. Telah dilakukan registrasi ulang pengusaha kena pajak (PKP) oleh KPP tempat dimana PKP terdaftar dan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan.
2. Telah dilakukan verifikasi.

SKB PPh atas Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI yang diperoleh Dana Pensiun

Sesuai keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2001 Jo. 234/PMK.03/2009 Jo. PER-01/PJ/2013 bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan dari iuran pemberi kerja, iuran peserta, hasil investasi, dan pengalihan dari Dana Pensiun lain (pasal 29 UU No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun) tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh). 

Pengecualian pemotongan PPh tersebut diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI (SKB) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dana pensiun terdaftar sebagai Wajib Pajak.

PPh 22 industri tertentu

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi melalui Peraturan Menteri Kuangan No. 244/PMK.011/2012 ditetapkan sebagai pemungut Pajak pasal 22 UU PPh. 

Pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu tersebut dilakukan pada saat penjualan kepada distributornya didalam negeri.

PPh 21 bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini menerima imbalan atau upah berupa upah harian, upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan. Penghasilan pegawai tidak tetap ini terdapat 2 jenis cara pembayaran; 1) dibayar secara bulanan, 2) dibayar tidak secara bulanan.

Pengajuan Keberatan

Keberatan adalah upaya hukum wajib pajak atas suatu surat ketetapan pajak (kecuali SKPKB berdasar pasal 13A UU KUP) atau pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga dengan mengajukan surat kepada Direktur Jenderal Pajak.

Pengajuan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
2. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan
3. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak

PPh 21 atas penghasilan diterima oleh mantan pegawai

Dalam praktek penggajian sering kali ditemukan pegawai yang sudah tidak bekerja masih memiliki penghasilan yang masih harus diterima baik dalam bentuk bonus, gratifikasi, tantiem, jasa produksi atau imbalain lainya yang tidak bersifat teratur. Penghasilan atau imbalan tersebut tetap dikenakan pajak bersifat tidak final yang dipotong oleh pemberi penghasilan. Bersifat tidak final tentu saja pajak atas penghasilan yang diterima oleh mantan pegawai tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan diakhir tahun.

PPh atas imbalan kepada bukan pegawai

Ada beberapa macam penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja diantaranya adalah penghasilan/imbalan yang diberikan kepada bukan pegawai. Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya (pasal 1 angka 21 PER-31/PJ/2012).

Imbalan kepada Bukan Pegawai ini di bedakan menjadi 2 (dua), yaitu;

1. Bersifat berkesinambungan, yaitu imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
2. Tidak bersifat berkesinambungan, yaitu imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang  satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Menambah Referensi PTKP di e-SPT PPh 21

Sepeti telah kita ketahui besaran Pengahasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mulai tanggal 1 Januari 2013 naik setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.11/2012. Besaran PTKP tersebut menjadi:

TK/0 = Rp 24.300.000
K/0   = Rp 26.325.000
K/1   = Rp 28.350.000
K/2   = Rp 30.375.000
K/3   = Rp 32.400.000
K/I/0 = Rp 50.625.000
K/I/1 = Rp 52.650.000
K/I/2 = Rp 54.675.000
K/I/3 = Rp 56.700.000
sedangkan untuk batas upah harian adalah Rp 200.000
Bagaimana menerapkan PTKP dan batas upah harian baru tersebut dalam e-SPT ?