Tambah Jatah Faktur Pajak Pada e-SPT PPN 1111

Kali ini saya ingin sharing bagai mana cara menginput jatah faktur pajak pada e-SPT PPN 1111. Rekan-rekan mungkin pernah mengalami pada saat input data Faktur pajak dengan cara input manual atau dengan cara impor data dari file *.csv lalu muncul pesan error: "Nomor Seri Faktur tidak sesuai dengan jatah". Nah, kemungkin Rekan-rekan meng-'input' Faktur Pajak Keluaran ke Daftar Faktur Pajak Keluaran tidak sesuai dengan jatah faktur pajak pada menu Referensi Jatah Faktur Pajak dalam e-SPT PPN 1111, atau bahkan menu Referensi Jatah Faktu Pajak tadi tidak di input sama sekali.

PPh Pasal 21 atas Penghasilan tidak Teratur berupa THR

Pemberian tunjangan hari raya (THR) oleh pemberi kerja kepada pekerjanya sudah merupakan tradisi di Indonesia selain itu memang sudah dijadikan suatu keharusan oleh pemerintah yang ketentuan pemberiannya diatur dalam Peraturan Mentri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Besaran THR dalam peraturan tersebut ditentukan sebesar 1 bulan upah bagi kecuali bagi pekerja yang masa karjanya selama 3 sampai dengan 12 bulan secara terus menerus besaran upah diberikan secara proposional dengan perhitungan;

jumlah bulan masa kerja x 1 bulan upah

             12

THR tersebut diberikan sekali dalam setahun, yang dimaksud dengan upah 1 bulan dalam peraturan ini adalah upah pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan tetap.

Membuat e-SPT Multi Database dengan ODBC

Bagi pengguna aplikasi e-spt tentu tidak awam dalam membuat beberapa npwp (multi npwp) dalam satu aplikasi e-spt dengan cara membuat beberapa database (*.mdb) kemudian mengkoneksikan database-database tersebut menggunakan Open Database Connectivity (ODBC). ODBC seperti dikutip dari wikipedia.org adalah adalah sebuah standar terbuka untuk konektivitas antar mesin basis data. Pengguna aplikasi e-spt (saat ini selain e-spt PPN 1111) dapat mengkoneksikan beberapa database dengan cara mengkomfigurasi ODBC dengan menggunakan utilitas ODBC yang terdapat pada control panel. 

Bagi pengguna aplikasi e-spt yang mungkin sudah lupa dengan cara membuat database e-spt multi npwp berikut adalah langkah-langkah yang bisa saya sharing.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) digunakan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sedangkan untuk mengetahui PPN dan/atau PPn BM yang terutang DPP tersebut dikalikan dengan tarif. Saat ini tarif ppn 10%, untuk ekspor BKP (termasuk ekspor BKP yang tergolong mewah), JKP dan BKP tak berwujud tarifnya 0%, sedangkan tarif PPnBM ditetapkan 10% s/d 100% (pengenaanya diatur oleh menteri keuangan).

Berdasarkan UU PPN pasal 8A Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terdiri dari;

1. Harga Jual
2. Penggantian
3. Nilai Impor
4. nilai ekspor
5. Nilai lain yang diatur oleh Menteri Keuangan

Pajak Penjualan Barang Mewah

Barang Kena Pajak (BKP) dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat pula dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). PPn BM ini hanya dikenakan hanya 1 (satu) kali terhadap Barang Kena Pajak di tingkat pabrikan atau impor yang tergolong mewah .

Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sendiri merupakan Barang Kena Pajak yang diatur dalam peraturan perpajakan merupakan barang yang dikategorikan mewah dan dibagi 2 (dua) kategori yaitu kategori kendaraan bermotor dan kategori selain kendaraan bermotor.